Soroti Nasib Peternak Unggas, Anggota Komisi IV DPR Minta Pemerintah Turun Tangan

– Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyarankan Kementerian Perekonomian turun tangan untuk mengatasi kebijakan yang tidak tegas di hulu dan hilir terkait industri perunggasan ayam potong dan petelur. Satu di antarnya terkait produk ayam hidup dari integrator raksasa yang bertemu dengan produk milik peternak rakyat, dimana industri perunggasan ayam potong dan petelur telah mencapai swasembada. “Integrator memiliki kekuatan modal dan teknologi, sementara peternak rakyat atau mandiri modalnya lemah. Produk keduanya berupa live bird atau ayam hidup, bertemu di pasar tradisional,” kata Budhy Setiawan, Rabu (25/8/2021).

Budhy mengatakan peternak rakyat tergerus dalam persaingan bisnis. Bahkan kini mereka hanya menguasai 20 persen pasar ayam hidup. Menurut Budhy, persoalan tersebut tak hanya terjadi di hilir.

Di hulu, terdapat masalah pakan dan bibit ayam (DOC). Saat ini misalnya, jagung bagi peternak langka dan harganya naik tinggi. Harga produksi jagung itu hanya Rp2.500 3.000 per kg, di pasaran bisa mencapai Rp5.900 karena langka. Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) enggan impor dengan dalih bisa memproduksi sendiri.

Menurutnya, untuk mengatasi kelangkaan jagung untuk peternakan, Kementan mengizinkan koperasi koperasi untuk mengimpor jagung. “Impor ini jelas, digunakan untuk kebutuhan peternak rakyat,” imbuhnya. Pasalnya, jagung menyumbang 50 persen komponen pakan yang sangat mempengaruhi kualitas produk terutama untuk ayam petelur.

Budhy mengatakan nasib peternak rakyat tak menentu karena Kementan tidak menjalankan dengan baik aturan yang sudah bagus. “Meminjam bahasa para peternak rakyat, pemerintah tidak membela nasib mereka. Terutama ketika, integrator masuk ke bidang budidaya dan produknya masuk ke pasar tradisional, tentu peternak rakyat kalah bersaing,” katanya. Integrator dengan dukungan modal yang besar dan teknologi yang modern, menurutnya seharusnya tidak mengambil pasar yang secara tradisional sudah digarap peternak rakyat.

“Jangan bersaing di pasar tradisional, produk integrator bisa masuk ke pasar ekspor, pasar retail modern, hotel, restoran, hingga katering besar,” sarannya. Ia juga meminta Kementerian Perdagangan mengatur segmentasi pasar agar tak terjadi yang kuat memangsa yang lemah. Paradigma persaingan juga seharusnya diubah oleh para integrator, menjadi paradigma kerja sama.

Usaha integrator yang utama adalah pakan dan DOC, jangan hanya diperuntukkan kepada peternak binaannya, tapi juga memberi akses sarana produksi kepada peternak rakyat. Untuk mengatasi persoalan hulu hingga hilir, menurutnya industri perunggasan harus diatur pada tingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. Karena Kemendag tidak menegakkan aturan mengenai harga ayam hidup, sementara Kementan tak mampu menyediakan jagung dan mengatasi harga DOC yang melambung.

Budhy berharap sarana produksi (Saprodi) tidak hanya dinikmati oleh para peternak yang berafiliasi dengan integrator, sementara peternak rakyat atau mandiri mengalami kesulitan atau kemunduran dalam berbisnis. Menurutnya bila masalah hulu dan hilir ditangani Menko Perekonomian, bisa terjadi sinergi antara Kementan dan Kemendag yang dapat menguntungkan semua pihak. “Kemenko Perekonomian perlu turun tangan,” tegasnya.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.