Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Koordinasi Sekat dan Isolasi WNI-WNA dari Luar Negeri

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan dan instansi lain untuk melakukan penyekatan san mengisolasi WNI atau WNA yang datang dari luar negeri. Hadi menekankan penyekatan dan isolasi tersebut dilakukan di titik titik kedatangan terutama Dumai dan Cilacap. Hal itu karena ia menilai tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan 3 M masih belum optimal.

Selain itu tingginya mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan, apalagi bila menyebabkan kerumuman massa. Dari data yang ada, kata Hadi, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik. Namun, kata dia, bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada.

Situasi tersebut, kata dia, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat memimpin Ratas pada Senin 24 Mei 2021, dan Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM Mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat. Hal itu disampaikannya ketika memimpin Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro yang dihadiri KSAD, KSAL dan KSAH serta seluruh jajaran TNI di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (25/5/2021). “Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap,” kata Hadi dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Selasa (25/5/2021).

Dalam rapat virtual tersebut, Hadi menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi sangat tinggi kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas sebagai pengawas protokol kesehatan, menjadi vaksinator dan juga tracer pasien Covid 19. Hingga saat ini, kata Hadi, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid 19. Strategi tersebut, kata dia, diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil.

Hadi mengatakan bahwa selama kurang lebih satu tahun TNI telah melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan serta operasi lainnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid 19. “Saya mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam pelaksanaan operasi penegakkan protokol kesehatan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro,” kata Hadi. Selain itu, Hadi juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk merubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.

Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek, menjadi sasaran operasi pendisiplinan. “Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan,” kata dia. Hadi berharap agar data kepatuhan 3M di setiap Provinsi untuk dipublikasikan ke media.

Titik beratnya, kata dia, adalah daerah yang memiliki kepatuhan tinggi seperti Bali harus menjadi contoh bagi daerah yang lainnya. “Hal ini terbukti bahwa peran serta TNI dalam mendukung PPKM dan penerapan kepatuhan 3M di seluruh Provinsi bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga dapat menekan angka kenaikan Covid 19,” kata Hadi. Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang berlangsung secara virtual dan tatap muka tersebut, diikuti oleh 232 peserta dari jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.